Janji kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 02 untuk memberikan Rp300 juta per Rukun Warga (RW) dinilai tidak realistis jika melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok dan alokasi anggaran yang telah berjalan. Berdasarkan perhitungan, program ini akan menyedot anggaran yang sangat besar dan berpotensi mengganggu alokasi penting lainnya dalam APBD.
Kota Depok memiliki sekitar 924 RW. Jika setiap RW mendapatkan Rp300 juta, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai:
924 RW x Rp300.000.000 = Rp277,2 miliar
Jumlah ini cukup besar dan menimbulkan pertanyaan mengingat APBD Kota Depok yang hanya sekitar Rp4 triliun. Alokasi sebesar Rp277,2 miliar hanya untuk pembagian dana per RW akan menyerap hampir 8,2% dari total APBD, yang berarti porsi besar APBD akan tersedot hanya untuk satu program ini.
Alokasi APBD Kota Depok
APBD Kota Depok biasanya dialokasikan ke berbagai sektor penting demi kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa alokasi utama APBD Kota Depok:
- Pendidikan – Alokasi ini mencakup pembangunan dan perbaikan sekolah, gaji guru, serta bantuan pendidikan bagi warga Depok. Biasanya, pendidikan menyerap sekitar 20-25% dari APBD, yaitu sekitar Rp680-850 miliar.
- Kesehatan – Mencakup layanan kesehatan di Puskesmas, rumah sakit, program kesehatan masyarakat, dan penanggulangan pandemi. Sektor kesehatan biasanya mendapat sekitar 15% dari APBD, yaitu sekitar Rp510 miliar.
- Infrastruktur dan Pembangunan Kota – Termasuk pembangunan jalan, jembatan, saluran air, serta sarana dan prasarana umum lainnya. Alokasi untuk infrastruktur berkisar antara 20-25% dari APBD, yaitu sekitar Rp680-850 miliar.
- Layanan Publik dan Sosial – Mencakup bantuan sosial, subsidi, layanan administrasi kependudukan, serta dukungan bagi UMKM. Layanan ini biasanya membutuhkan sekitar 10-15% dari APBD, yaitu sekitar Rp340-510 miliar.
- Pengelolaan Lingkungan – Anggaran ini digunakan untuk pengelolaan sampah, taman kota, dan ruang hijau. Biasanya sekitar 5-10% dari APBD atau sekitar Rp170-340 miliar.
Jika dana sebesar Rp277,2 miliar dialokasikan untuk dana per RW, maka alokasi untuk sektor penting lain dapat berkurang atau terpaksa dipangkas. Selain itu, tanpa sistem pengawasan yang matang, dana ini rentan disalahgunakan, sehingga berisiko hanya menjadi “bancakan” bagi segelintir pihak atau kelompok.
Perlu Kebijakan yang Realistis
Program-program kampanye yang berdampak besar pada anggaran daerah sebaiknya dipertimbangkan dengan matang. Tanpa perencanaan yang baik, anggaran bisa saja tersedot untuk satu program saja, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan warga yang lebih mendesak. Alokasi anggaran yang lebih bijak dan terfokus pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan akan lebih membawa manfaat nyata bagi Kota Depok ke depannya.
