Debat Pilkada Kota Depok 2024 pada 14 November di INews TV memanas saat pasangan calon nomor urut 02, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, kembali melontarkan tuduhan terhadap pemerintahan Idris-Imam. Mereka menuding bahwa ada “intimidasi” dari pemerintah kepada pegawai dan tenaga honorer di Pemkot Depok. Tuduhan ini segera dibantah oleh Imam Budi Hartono, calon walikota nomor urut 01.

Imam Budi Hartono dengan tegas menyatakan bahwa larangan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) dan tenaga honorer untuk ikut dalam kampanye adalah tindakan sesuai aturan, bukan intimidasi. “Saya klarifikasi, ini bukan intimidasi, melainkan larangan yang jelas bagi ASN dan honorer agar tidak terlibat politik praktis. Jika ada pelanggaran, tentu kami tindak sesuai prosedur dan bukti yang ada,” tegas Imam.

Imam juga menyinggung adanya insiden intimidasi yang justru dilakukan oleh pendukung pasangan 02, di mana seorang nenek-nenek dibentak di ruang publik. “Ironisnya, pendukung 02 malah terlibat dalam intimidasi terhadap seorang nenek yang sedang menjalankan haknya sebagai warga negara. Jadi, kalau bicara perlindungan, semua pihak harus bertanggung jawab,” ujar Imam, mengingatkan pentingnya etika dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam perdebatan soal perlindungan perempuan dan anak, Imam menjelaskan bahwa program pemerintah saat ini sudah melibatkan berbagai lembaga, termasuk sekolah agama yang mendapat bantuan senilai lebih dari Rp11 miliar melalui Program KDS (Kartu Depok Sejahtera). “Kami melindungi semua warga, tanpa kecuali. Program ini bukti nyata, dan akan terus kami lanjutkan,” tambahnya.